Radardaerah.com– Muratara. Dugaan monopoli proyek pada pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa untuk 3 paket proyek listrik di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (DPU PR) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) pada tahun 2019 yang diduga mengangkangi UU No 2 Tahun 2018 tentang Jasa Konstruksi oleh salah satu LSM ditanggapi ringan oleh Kepala Dinas DPU PR Murtara usai halal bi halal di Kantor Kejaksaan Negeri Lubuklinggau. Rabu (12/6).

Dikatakan Kepala Dinas DPU PR terkait pengadaan barang dan jasa untuk 3 paket proyek listrik di Muratara, silahkan tanya kepada Kabid Cipta Karya, pak Indra selaku PPK karena saat ini saya lupa dan tidak membawa data.

“Silahkan tanya ke pak Indra selaku PPK,” kata Lantang singkat.

Menurut Erdius Lantang, selaku Pengguna Anggaran (PA) dirinya tidak mengurusi persoalan teknis, “itu urusan PPK”.

“Tugas saya hanya melihat jika fisik proyek nya ada, sudah diperiksa oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan rekanan meminta Surat Perintah Membayar (SPM) “ya kami bayar,” terang Lantang.

Terkait dugaan yag di katakan Presedium LSM Forum Peduli Pemerintah dan Pendidikan (FP3), Hafiez Noeh, bahwa DPU PR Muratara di dalam melaksanakan kegiatan Penunjukan Langsung (PL) 3 paket proyek listrik tidak lagi tunduk pada aturan perundang-undangan yang ada, mengangkangi UU No 2 Tahun 2018 tentang Jasa Konstruksi yang memerlukan katagori Jasa Konstruksi Spesialis dan spesifikasi khusus.

Penunjukan Langsung tersebut juga tidak mengacu kepada Parlem LPK No 5 Tahun 2017 tentang petunjuk dan tehnis Registrasi Badan Usaha, berdasarkan data yang diperoleh dari lembaga Penerbit SBU Badan Usaha, badan Usaha tersebut belum memiliki Sub Bidang Elaktrikal Mekanikal.

Kembali Erdius Lantang mengungkapkan, proyek yang sifatnya masih PL pada dasarnya tidak mesti memiliki pengalaman. Yang penting perusahaan CV tersebut masuk dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Sakip), bantah nya.

Untuk Tiga (3) Proyek Pengadaan dan Pemasangan Lampu jalan yang dikerjakan CV Diahika Mulya Utama dari Provinsi Bengkulu hal yang wajar saja, ucapnya.

Juga Lantang menjelaskan dalam wawancara dengan awak Media setelah bertemu dengan Ibu Ketua Kejaksaan Negeri Lubuklinggau ” Proyek PL (penunjukan langsung tidak masalah untuk Monopoli”

“Silahkan temui Indra selaku PPK jika pada proses PL nya ada kurang, yang jelas tidak ada monopoli proyek,” tandas Erdius Lantang. (TIM)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here