Setiap Tahun Terjadi, FITRA SUMSEL : KPK Harus Segera Periksa DPUCKTRP dan DPUBM Musirawas

0
71

Palembang, Musirawas, RD | Nunik Handayani, Koordinator FITRA Sumsel kali ini menerbitkan kembali press rilis nya secara jelas dan lugas terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan (PUCKTRP) serta Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Kabupaten Musi Rawas. Minggu (31/03).

Dijelaskan nya Pada tahun aggaran 2017, Dinas PU BM kabupaten Musi Rawas telah menganggarkan untuk belanja modal sebesar Rp. 197.058.252.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 186.068.072.460,00 atau 94,42% dari anggaran.

Namun berdasarkan dokumen kontrak dan dokumen pendukungnya serta pemeriksaan fisik secara uji petik di lokasi pekerjaan, ditemukan sebanyak 41 paket yang tersebar di beberapa desa desa dan 14 kecamatan di wilayah kabupaten Musi Rawas.

Diketahui dari sebagaian besar alokasi anggarannya digunakan untuk membangun infrastruktur berupa peningkatan /perbaikan jalan, perbaikan irigasi, perbaikan kantor bupati, pembangunan gedung asrama hafiz-hafizah, serta ada 3 paket yg dipergunakan untuk perbaikan/pembagunan jembatan yaitu pembangunan Jembatan Gantung Desa Air Beliti, Pembangunan Oprit Jembatan Sungai Temam Akses Perkantoran Muara Beliti serta pembangunan Jembatan Gantung Desa Kembang Tanjung.

Nunik menjelaskan hal ini sepertinya sudah menjadi persoalan yang klasik, pasalnya hampir setiap tahunnya BPK melakukan pemeriksaan/audit pada OPD PUPR ini selalu menemukan adanya indikasi penyimpangan penggunaan anggaran yg berdampak merugikan keuangan negara dengan nominal milyaran rupiah.

Misalnya saja pada audit BPK No. 24.C/LHP/XVIII.PLG/5/2018 tertanggal 21 Mei 2018 menemukan adanya potensi merugikan keuangan negara khususnya pada PU PR sebesar Rp. 4.622.190.144,29.

Nunik sangat menyayangkan rekomendasi BPK seolah hanya sekedar menjadi seruan semata yang tidak mempunyai makna apapun, hal ini terbukti dengan selalu berulang pada setiap tahunnya.

“Mestinya rekomendasi BPK menjadi alat untuk melakukan koreksi untuk melakukan perbaikan baik dalam setiap proses perencanaan maupun penganggaran serta implementasi dilapangan. Sehingga diharapkan anggaran yg dikeluarkan oleh pemerintah berasal dari rakyat dan dipergunakan dan memberikan manfaat yang sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” Ujar Nunik.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Musi Rawas menyatakan menerima hasil pemeriksaan BPK, atas temuan yg berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp. Rp. 4.622.190.144,29 dan berupaya untuk meminta kepada dinas terkait serta mitra dalam hal ini kontraktor untuk bertanggungjawab.

Maka dalam hal ini dinas PU BM, pada saat proses penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan telah melakukan penyetoran atas temuan BPK yang didugakan perpotensi merugikan keuangan negara yg diakibatkan oleh mark-up sebesar Rp. 3.528.765.056,87. Sehingga masih terdapat adanya potensi merugiakan keuangan negara sebesar Rp. 1.093.512.166,42.

Kondisi tersebut telah melanggar Perpres Nomor 4 Tahun 2015 seperti :

Pasal 6 huruf f . Pasal 89 ayat (2a) yg menyatakan bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang, .

Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan bahwa pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak;

Pasal 95 ayat (3) yang menyatakan bahwa apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaaan, panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan melalui PPK memerintahkan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak; dan
Pasal 95 ayat (4) yang menyatakan bahwa panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Rekomendasi:
Agar segera memproses kelebihan pembayaran yang diakibatkan karena melakukan pengurangan volume sebagaimana kesepakatan dalam kontrak kerjasama yg dilakukan oleh PT BJBM, PT WBK , CV AgMu , CV AlK , CV BR, CV EK, CV AdK, CV LS , CV AT sebesar Rp. 1.093.512.166,42,- dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Atas permasalahan tersebut, maka FITRA Sumsel merekomendasikan agar KPK dan Inspektorat daerah untuk memeriksa dan memproses secara hukum pihak pihak terkait yang telah mengakibatkan kerugian pada keuangan negara. (Putra Sihombing)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here